Bawaslu DKI Lagi Rapat, Cawagub Djarot Datang

Posted on

timsesahok-djarot-677x316_c

Goendonesia.com – Saat kampanye Penentuan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta sudah berjalan sepanjang tiga minggu. Akhirnya, Tubuh Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta terima 24 laporan sangkaan pelanggaran kampanye.

Selasa malam (15/11), Kantor Bawaslu DKI Jakarta di Jalan Danau Agung 3, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara masihlah ramai. Belasan orang ter­lihat repot ikuti rapat di ru­ang paling utama gedung satu lantai itu. Monitor proyektor terus-menerus menyala sembari menghadirkan beragam laporan yang masuk ke instansi pengawas pemilu itu.

” Kami tengah mengulas laporan masalah menghalang-halangi kampanye. Pelapornya tim pemenangan Ahok-Djarot, ” tutur Muhammad Jufri, ang­gota Bawaslu DKI Jakarta di Kantor Bawaslu, Sunter Agung, Jakarta Utara.

Tiga jam berlalu, rapat yang beranggotakan Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang terbagi dalam kepolisian, ke­jaksaan, KPU serta Bawaslu be­lum juga beres. Selepas maghrib, sebagian orang tampak rehat sesaat, sembari keluar ruang.

” Kami menanti pernyataan Pak Djarot untuk lengkapi laporan masalah menghambat kam­panye, ” tutur Jufri.

Tidak lama berselang, sekitaran jam 19. 30 WIB, calon wakil gubernur (cawagub) Djarot Saiful Hidayat nampak di kantor Bawaslu. Kenakan baju kotak-kotak, cawagub yang di­usung PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem serta Hanura ini cepat-cepat masuk ke ruangan rapat Gakumdu. Pertemuan berlang­sung tertutup sepanjang satu jam.

Selesai lakukan klarifikasi dengan cara tertutup, Djarot menga­takan, kehadiran ke Bawaslu lantaran diundang berkenaan dengan pelaporan dari Tarigan serta kawan-kawan mengenai peristiwa pengadangan serta menghambat kampanye di Kembangan Utara.

” Kita alami sekurang-kurangnya telah ada empat kali insiden pengha­langan kampanye, ” sebut dia.

Dia menyebutkan, titik lokasi pengadangan kampanye di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Kembangan Utara, Jakarta Barat, Jalan Karanganyar, Pasar Baru, Jakarta Pusat serta Jalan Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

” Saat di Mampang, saya diarahkan warga tidak untuk jumpai pendemo, lantaran warga sendiri yang menjumpai pen­demo, ” katanya.

Djarot mengakui, telah me­nyampaikan semuanya info yang diperlukan Bawaslu se­lama peristiwa penghambatan kampanye berjalan.

” Saat ini kami serahkan pada Bawaslu berbarengan Gakumdu un­tuk tindak lanjuti apa yang sudah kami alami, ” ucap Djarot.

Menyikapi laporan itu, Jufri menyampaikan, Djarolt meru­pakan saksi ke lima untuk disuruhiketerangan oleh Bawaslu untuk lengkapi sebagian info saksi berkaitan masalah menghalangi-halangi kampa­nye. ” Pada Ayah Djarot ada 20 pertanyaan yang kami berikanlah serta beliau menjawab semua, ” ucapnya.

Sesudah memanggil Djarot, Bawaslu, kata dia juga memang­gil pendemo yang menghambat kampanye. Pendemo itu telah berstatus terlapor.

” Kita panggil Rabu (16/11). Jati diri atau inisial terlapor itu rahasia untuk kami. Lantaran dalam sistem perlakuan, ” kata dia.

Jufri menerangkan, dalam Undang Undang Nomer 1 Th. 2015 mengenai Pilkada Pasal 187 ayat 2, atau ayat 4 sudah ditata, kalau warga atau grup orang-orang dilarang mengganggu, mengacaukan semua aktivitas kampanye pasangan calon.

Untuk yang tidak mematuhi, kata dia, sanksinya yaitu pidana penjara optimal 6 bln. serta denda optimal Rp 6 juta. ” Itu berlaku untuk tiap-tiap orang, ” tegasnya.

Koordinator Divisi Hukum serta Penindakan Pelanggaran Bawaslu ini mengungkap, waktu penolakan berlangsung pada Rabu (9/11), tim kampanye Djarot juga sudah melaporkan insiden penghadangan kampanye, walau demikian laporan itu ditolakkarena kurang bukti.

” Laporan tim kampanye Djarot baru di terima pada Minggu (13/11) lantaran bukti-buktinya kuat, ” sebut dia.

Atas laporan itu, lanjut Jufri, pihak Bawaslu segera memprosesnya sampai Selasa malam (15/11) serta sudah memer­iksa enam saksi, termasuk juga Djarot serta tim kampanyenya.

Selesai kontrol saksi ram­pung, lanjut dia, Bawaslu bakal melaporkan ke Gakkumdu untuk meyakinkan pengaduan itu ditin­daklanjuti lewat sistem hukum pidana atau tak. ” Bila tak serta masihlah memerlukan bebrapa info, kami selalu tindak lanjuti, ” ucapnya.

Selanjutnya, Jufri mengungkap, sampai sekarang ini Bawaslu telah terima 24 laporan sangkaan pelanggaran kampanye tiga pasangan calon (paslon). Mereka yaitu pasangan inkum­ben Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, serta pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

Pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu, kata dia berbagai macam, seperti masalah Daftar Pemilih Tetaplah (DPT) yang ber­masalah, bagian kampanye sampai kampanye ditempat iba­dah. ” Semuanya calon dilaporkan ke Bawaslu, ” ucap Jufri tanpa ada ingin menyebutkan siapa paslon yang palingbanyak dilaporkan.

Dari laporan yang masuk terse­but, kata Jufri, ada tiga laporan yang telah direferensikan ke instansi lain. Tetapi, semuanya pelanggaran itu bukanlah masuk ranah pidana, tetapi cuma pelanggaran yang berbentuk administratif. Seperti, selebaran prestasi satu diantara paslon yang diedarkan ditempat beribadah.

” Lantaran pelakunya tak dike­nal, pada akhirnya kami cuma memohontempat beribadah itu tidak untuk terima selebaran lagi, ” tutur Jufri.

Sebenarnya, menurut Jufri, selebaran prestasi paslon tidak jadi masalah diedarkan ke orang-orang seandainya dikerjakan ditempat umum, bukanlah ditempat beribadah atau instansi pendidikan. ” Jadi, letak kekeliruannya, penyebaran itu ditempat beribadah, bukanlah sele­barannya, ” sebut dia.

Diluar itu, lanjut dia, pihaknya juga sudah keluarkan reko­mendasi ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berkaitan penayanganiklan satu diantara partai politik, yang mensupport satu diantara paslon sebelumnya musim kampanyeberlangsung.

Baca Juga: SIAP-SIAP, ANGGOTA DEWAN PEMBOLOS BAKAL KENA SANKSI

Bawaslu, kata dia, mereko­mendasikan supaya KPI mem­berikan teguran pada media-media yang menayangkan iklan support ke satu diantara paslon itu. ” KPI bakal memberi surat teguran pada media itu, ” tandasnya.

Sesaat, pihak yang me­masang iklan itu belum dapat dikilas balik lebih jauh, lantaran pe­masangan iklan lewat agency, hingga mesti dikilas balik lebih jauh. Sedang, batas saat penyelidikan yang dikerjakan Bawaslu cuma lima hari berkaitan sangkaan pelanggaran kampanye. ” Lantaran minimnya.kurang tersedianya saat, jadi kami tak dapat menelusuri lebih jauh, ” ucapnya.

Meski sekian, lanjut Jufri, pihaknya cuma dapat mengimbau pada semua pihak untuk me­masang iklan kampanya sesuai sama saat yang sudah dise­diakan. Sedang laporan tera­khir yang telah ditindaklanjuti yaitu sangkaan pemakaian account Twitter resmi punya Pemerintah Propinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang masihlah menyiarkan kegia­tan-kegiatan paslon petahana.

” Kami sudah minta Kemenkominfo tidak untuk menayang­kan lagi kesibukan calon petahana lantaran yang berkaitan telah cuti dari jabatannya, ” katanya.

Nyatanya sesudah dikilas balik lebih jauh, kata Jufri, tak ada penyalahgunaan account itu. ” Itu cuma gagasan Pemprov DKI. Namun saat ini telah distoppenayangan itu, ” sebut dia.

Yang utama, ucap Jufri, dari semua laporan sangkaan pelang­garan kampanye yang masuk ke Bawaslu, tak ada laporan yang dikerjakan oleh paslon yang bertarung. ” Yang dilaporkan masihlah hanya dikerjakan anggota tim kampanye semasing paslon, ” ujarnya.

Sumber: rmol.co

Incoming search terms:

pemeran iklan teh pucuk harum terbaru,meme stock opname,dg siapa Shimiken bercinta,memeksd jepang,cara membuat laporan teater,caption pijat lucu,Silvia murni telanjang,meme lucu lagi pijet,berita paus yang menelan nabi yunus ada dipulau,vino g bastian dukung ahok,

Loading...