Peternak: Revisi UU No.5 Tahun 1999 Harus Menyentuh Penetapan Denda yang Rasional

Posted on

peternakan

Goendonesia.com – Ketua Gabungan Pengusaha Pembibitan Unggas (GPPU) Krissantono mengharapkan, kedepannya revisi UU ini harus mengatur penetapan denda dengan kaidah perhitungan yang rasional dan masuk akal.

Dampak dari kesewenangan KPPU dalam memutuskan kartel, menurutnya bisa menurunkan tingkat kepercayaan pelaku usaha kepada pemerintah. Hal tersebut tentu bertentangan dengan konsep Nawacita Presiden Jokowi.

Jika kepercayaan menurun maka ini akan mengurangi minat investasi. Padahal presiden selalu menyampaikan perlunya investasi untuk pertumbuhan ekonomi dan mengatasi pengangguran.

Dibalik rugi secara materi, terutama bagi perusahaan terbuka, ada juga investor yang menunda investasinya ke Indonesia. Hal itu tak terlepas dari dugaan perusahaan melakukan kartel.

“Masalah ini diikuti investor dan dipandang ada kartel. Kalau di luar negeri kartel itu jahat sekali setingkat narkoba. Jadi, yang mau tanam investasi ke investor tidak jadi karena di hold. Jadi ada kerugian negara. Ada lima kedutaan yang sempat telepon ke kami, dari Perancis, Belanda, Korea, Tiongkok, dan Jepang. Mereka sempat tanya mengenai kegaduhan ini,” demikian kata Krissantono di Jakarta, Kamis (1/12).

Baca Juga: Mentan: Hingga Akhir Tahun Kita Pastikan Stok Pangan Aman

Ia juga mengakui bahwa denda yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha(KPPU), kepada para peternak pembibitan unggas sangat tidak masuk akal. Pasalnya denda yang di berikan sangat menekan sektor usaha pembibitan unggas yang ada.

“Ini yang harus dan perlu untuk di revisi,” tukasnya. [jitunews]

Incoming search terms:

apa yg dimaksud cewek otr,denda oppo,vidio mesum raffi ayu di belanda,

Loading...