Nasdem Ingin Revisi UU MD3 Itu Menyeluruh

Posted on

Goendonesia.com – Revisi UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD alias MD3 sudah dipakati hanya sebatas mengubah Pasal 15 dan Pasal 84 yang mengatur kursi pimpinan MPR dan DPR. Namun, Fraksi Nasdem ingin lebih. Nasdem ingin revisi dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh.

Sekretaris Fraksi Nasdem Syarif Abdullah Al Kadrie beralasan, revisi menyeluruh UU MD3 diperlukan agar tidak ada lagi perubahan menjelang Pemilu tahun 2019. Untuk itu, yang perlu diubah bukan hanya soal komposisi pimpinan DPR dan MPR, tetapi materi-materi lain yang bersifat substansial.

“Perlu ada pembahasan secara komprehensif dan memperbaiki materi-materi yang selama ini tidak pas. Tidak cukup hanya mengubah komposisi pimpinan,” kata dia kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat malam (16/12).

Jika perubahan hanya parsial, dia khawatir menjelang Pemilu nanti, undang-undang itu kembali diubah. Apalagi jika terjadi seperti periode lalu, yang perubahannya dilakukan saat Pemilu selesai dan pemenangnya diketahui. Kondisi tersebut tentu bakal menimbulkan kegaduhan lagi.

“Jadi, sekaranglah momentum yang tepat untuk merevisi dan menyempurnakan UU MD3. Karena itu, revisinya harus menyeluruh,” usulnya.

Baca Juga: Inilah Bukti Ahok Berdusta Sebut Pengangguran Jakarta Menurun

Syarif juga ingin ada aturan yang jelas dan tegas dalam penentuan pimpinan. Aturannya tidak boleh abu-abu antara melalui pemilihan atau berdasarkan menunjukan fraksi. Sebab, hal itu berkaitan dengan mekanisme jika terjadi penggantian pimpinan.

Soal keinginan PDIP masuk di pimpinan DPR dan MPR saat ini, Syarif memastikan akan mendukung. Sebab, sebagai partai pemenang Pemilu, PDIP memang pantas untuk mendapatkan jatah pimpinan. Namun, dia usul agar jumlah pimpinan tetap ganjil. Jadi, perlu dilakukan penambahan dua pimpinan sekaligus.

“Satunya lagi bisa diambil dari pemenang berikutnya yaitu PKB,” imbuhnya. [rmol]

Incoming search terms:

cara memperbaiki aki kering gs,

Loading...