Politik

Loading...

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi perhatian lebih kepada peserta Pilkada 2018 yang memiliki hubungan keluarga dengan petahana. Praktik politik dinasti ditengarai memiliki potensi penyimpangan yang besar terutama korupsi.

 

Hal tersebut disampaikan komisioner KPK Basaria Panjaitan di hadapan seluruh calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada Jawa Barat 2018, di Bandung, kemarin. Dalam acara itu, KPK membekali kandidat agar tidak terlibat kasus korupsi.

 

"Sebagian besar dinasti politik pasti ada konflik kepentingan. Keluarga mempertahankan kekuasaan, tak ikhlas yang sudah dinikmati diserahkan ke yang lain. Ini jadi atensi KPK," kata Basaria.

 

Basaria mengatakan politik dinasti memang tidak dilarang di Tanah Air. Namun, tidak sedikit dari mereka yang terjerat kasus korupsi dan berurusan dengan lembaga antirasywah. "Bukan berarti semua mereka salah. Tapi sebagian ada yang sudah ditangkap," lanjutnya.

 

Oleh karena itu, dia mengingatkan kandidat khususnya yang terkait dengan politik dinasti agar tidak memiliki konflik kepentingan ketika terpilih nanti. "Kami ingatkan jangan sampai ada konflik kepentingan," ujar Basaria.

 

Menurut dia, politik dinasti biasanya terjadi karena yang bersangkutan haus dengan kekuasaan. Saat masa tugas sebagai kepala daerah berakhir, pelaku tidak rela melepas jabatannya sehingga menyiapkan keluarga sebagai penerus.

Baca: KPK Awasi Aktivitas Dinasti Politik di Daerah

Baca juga

Dia pun berharap pilkada berlangsung baik dan mampu melahirkan pemimpin yang berintegritas. Jangan lagi ada kepala daerah yang harus menjadi pesakitan KPK. Tercatat 18 gubernur dan 75 bupati/wali kota terbukti korupsi. "Oleh karena itu, harus ada kaderisasi," ujarnya.

 

Tidak murah

 

Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan biaya untuk mengikuti pilkada memang tidak murah. Untuk menjadi kepala daerah setingkat bupati/wali kota, menurutnya, diperlukan Rp20 miliar-Rp30 miliar. Untuk menjadi gubernur dibutuhkan ratusan miliar rupiah.

 

Besarnya dana yang diperlukan ini bisa memicu lahirnya praktik hitam. Hal ini sejalan dengan terus bertambahnya kepala daerah yang terjerat korupsi. Ia berharap kepala daerah terpilih tidak terjebak korupsi saat diberi kesempatan memimpin.

 

"Dari tahun ke tahun kok terus meningkat. Saya saja sudah memberhentikan tidak hormat, menurunkan pejabat saya (Kementerian Dalam Negeri) 98 orang," katanya.

 

Tjahjo mengingatkan agar kepala daerah melakukan perencanaan yang baik saat penyusunan RAPBD. "Kuncinya di perencanaan anggaran; 89 kepala daerah masuk penjara karena urusan ini. Mayoritas dari perencanaan anggaran," katanya.

 

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo mendorong pemerintah agar menambah penghargaan (reward) bagi para pelapor dugaan korupsi. Dengan demikian, masyarakat kian bersemangat melaporkan dugaan korupsi yang terjadi di sekitar mereka.

 

"PP No 71/2000 menyebutkan uang hadiah bagi warga pelapor dugaan korupsi sebesar 2 permil (perseribu). Hadiahnya kalau bisa ditingkatkan 1% saja," tutur Agus di Kantor LPSK.

 

Ia menambahkan, KPK telah dua kali memberi penghargaan kepada pelapor, yakni sekitar Rp75 juta untuk satu pelapor. Namun, identitas pelapor tidak dipublikasikan. "Sepanjang ada kerugian negara, pelapor punyak hak 2 permil dari kerugian negara yang dikembalikan."

(FZN)

Source : http://news.metrotvnews.com/read/2018/04/18/862024/kpk-waspadai-politik-dinasti

Loading...
KPK Waspadai Politik Dinasti
Bamsoet: Jokowi dan Prabowo Punya Kalkulasi Politik
Tahun Politik, Tentara akan Dijebloskan ke Penjara Jika Lakukan Ini
Praktisi: Politik Harus Mendapat Payung Agama
Wiranto Akui Bicara Politik dengan SBY
Penjualan produk asuransi tradisional di tahun politik tak terganggu
Partai Perlu Mengkonversi Sukses Jokowi Jadi Dukungan Politik
Penutupan Exotic Disebut Komoditas Politik, Ini Respons Sandiaga
Pengamat Politik IPI Sebut Program Rp1 Miliar Per Desa Lukman Edy-Hardianto Cukup Elegan
Penggagas #2019GantiPresiden Dukung Politik Masuk Masjid